KANIGARAN - Membangun ekosistem pelayanan publik yang inklusif serta ramah terhadap kelompok rentan merupakan tugas dan kewajiban setiap pemangku pejabat publik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo dr. Evariani dalam mendukung Program Kota Inklusif sebagai upaya pemerintah mewujudkan kebijakan inklusif dan berkeadilan. Dengan menggagas kegiatan yang bertajuk "Pengarusutamaan Isu Difabel" yang diselenggarakan di Bale Hinggil, Sabtu (17/05) siang.
dr. Evariani yang juga didapuk sebagai Bunda Inklusi mengajak segenap peserta yang hadir dari camat, Ketua Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan untuk turut berpartisipasi dalam mewujudkan Pemerintah Inklusif berbasis prinsip GEDSI (Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial)
Dalam kesempatan ini, ia juga menjelaskan peran penting TP PKK dalam merancang inisiatif kolaboratif lintas sektor, guna menempatkan keluarga dan masyarakat sebagai fondasi awal dan utama untuk mendorong perubahan sosial. Dimana pengarusutamaan isu difabel merupakan mandat moral setiap individu, maka salah satunya bersama TP PKK sebagai mitra strategis dalam keberhasilan mewujudkan Kota Inklusif di Kota Probolinggo.
"Kita akan membuka akses yang seluas-luasnya kepada kelompok rentan. Melibatkan kaum disabilitas agar mampu menciptakan perubahan kebijakan yang berkelanjutan. Saya yakin dibalik keterbatasannya justru biasanya banyak serapan ilmu yang kita terima. Jadi semuanya lain kali kalau ada kegiatan mungkin ada kaum disabilitas itu ditampilkan, kita ajak mereka, kita beri ruang, beri dukungan," ucapnya.
Dalam paparannya, dr. Evariani mengaku memiliki strategi dan perencanaan solusi yang kolaboratif dengan menggandeng perangkat daerah, komunitas dan dunia usaha. Dengan mengajak kader PKK lainnya untuk mendorong keterlibatan aktif seluruh keluarga besar penyandang disabilitas dalam pembangunan kota.
Dengan menggandeng Founder PPDIS (Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo) Luluk Ariantiny, para peserta yang hadir diajak untuk saling berdiskusi dan membahas banyak hal, mulai dari keterlibatan aktif kader PKK dalam menggandeng kaum disabilitas, hingga Peta Jalan Integrasi Program Pokok TP PKK dalam mendukung dan mewujudkan Kota Probolinggo Kota Inklusif.
"Jadi nanti kita akan menambah program kerja tambahan setiap pokja, berkolaborasi bersama demi mewujudkan harapan satu visi yang sama. Kita nanti juga coba minta Disnaker untuk menambah pelatihan bagi kaum disabilitas," jelas bunda iklusi.
Ia juga menegaskan kepada masing-masing perangkat daerah yang hadir untuk turut serta membantu dan mewujudkan Kelurahan Inklusif. Salah satunya Diskominfo yang diminta untuk mendokumentasikan segala kegiatan positif bersama disabilitas agar dapat terekspose dan dimunculkan dalam pemberitaan. "Kami mohon dengan cataan masing-masing perangkat daerah terkait keterlibatannya, agar harapan kita bersama tercapai. Kepada Diskominfo, segala informasi atau pemberitaan positif kaum disabilitas dapat dimuat agar masyarakat lebih banyak mengetahui," pintanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Diah Sajekti menjelaskan, melalui giat ini, diharapkan dapat menjadi langkah konkret agar hak-hak difabel benar-benar terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana prinsip No One Left Behind, dimana pelaksanaan pembangunan harus memberi manfaat untuk semua serta melibatkan semua kepentingan.
"Tata kelola kehidupan yang inklusif menjadi salah satu syarat utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan prinsip tersebut, setiap kelompok masyarakat dapat terpenuhi seluruh hak-haknya tanpa diskriminasi, dapat terlibat dan berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan," ujarnya.
Pihaknya berharap, kolaborasi bersama dengan TP PKK dapat mewujudkan Kota Probolinggo Inklusif melalui pembentukan Kelurahan Inklusif sehingga dapat mencontoh Situbondo yang terlebih dahulu sukses dalam pembangunan Kota Inklusif. (dev/pin)
